Padapada.id, Palembang – Fungsi bisnis yang diemban BUMN sektor pertambangan, harus juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.
Fokus demikian, ditekankan Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, ketika melakukan kunjungan spesifik (kunspek) ke PT Bukit Asam Tbk (PTBA), Sumatra Selatan.
PTBA, perusahaan anggota holding BUMN pertambangan MIND ID yang bergerak di bidang pertambangan batu bara ini, mendapat sorotan tajam karena penggunaan jalan umum oleh truk pengangkutan batu bara.
Akibat truk pengangkut batu bara yang melintasi area permukiman itu, mengganggu kenyamanan warga sepanjang perlintasan.
“Karena belum adanya akses holding dari beberapa titik, itu menyebabkan beberapa truk batu bara pengangkut pada kawasan itu harus masuk ke dalam kawasan permukiman, kemudian ke perkotaan yang menimbulkan kemacetan dan kemudian juga kecelakaan. Nah, ini tidak kita inginkan,” kata Bambang Patijaya, yang dikutip Padapada.id dari kanal Youtube TVR Parlemen, Sabtu, 10 Mei 2025.
Pihaknya memahami, sebagai BUMN, PTBA memang harus menjaga kepentingan bisnis. “Namun, sebagai perusahaan milik negara, aspek sosial juga tidak boleh diabaikan,” ujarnya.
Untuk mengatasi dampak negatif, Bambang Patijaya menegaskan harus ada solusi. Di antaranya berupa percepatan pembangunan jalan khusus atau akses holding agar angkutan tidak lagi melintasi jalan umum di permukiman warga.
Solusi lainnya, berupa penerapan toll fee atau biaya penggunaan jalan bagi truk batu bara. Juga, kesepakatan bisnis PTBA dengan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) agar distribusi batu bara lebih terkoordinasi.
Mendapati masukan demikian, Direktur Utama PTBA Arsal Ismail menegaskan akan segera melakukan beberapa langkah nyata untuk mempertegas komitmen perusahaan dalam mempercepat penyelesaian permasalahan .
“Kami akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat realisasi akses jalan holding ini. Kami juga akan memperketat pengawasan terhadap aktivitas logistik di lapangan agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat,” ujar Ismail Arsal. (*)
