Padapada.id, Pangkalpinang — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung angkat suara keras menyusul lonjakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kian mengkhawatirkan di awal tahun 2026. Dari ruang rapat Banmus, sinyal darurat itu ditegaskan, bahwa kondisi ini tidak bisa lagi ditangani dengan cara biasa.
Berdasarkan data yang terungkap dalam rapat koordinasi, Rabu (22/4/2026), jumlah laporan kasus dalam tiga bulan pertama 2026 sudah menembus lebih dari 30 persen dari total kasus sepanjang tahun 2025 yang melampaui angka 300. Angka ini menjadi peringatan serius bagi lembaga legislatif daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Babel, Heryawandi, menegaskan bahwa pihaknya melihat tren ini sebagai ancaman nyata yang harus segera direspons dengan langkah luar biasa. Ia menyebut, peningkatan tidak hanya terjadi secara kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas kasus yang semakin kompleks, termasuk indikasi eksploitasi.
“Ini bukan sekadar naik angka. Polanya makin berbahaya. Di triwulan pertama saja sudah lebih dari 30 persen dari tahun lalu. Artinya, ada yang tidak beres dan harus segera kita benahi,” tegas Heryawandi.
DPRD Babel, lanjutnya, tidak ingin sekadar menjadi penonton. Komisi IV mendorong langkah cepat lintas sektor, termasuk pembenahan kebijakan perlindungan anak dan perempuan hingga penguatan edukasi berbasis kearifan lokal di sekolah-sekolah.
Namun, upaya tersebut dihadapkan pada persoalan klasik, soal keterbatasan anggaran. Meski demikian, DPRD menegaskan komitmennya untuk tetap mendorong prioritas kebijakan di tengah ruang fiskal yang sempit.
Salah satu langkah yang didorong DPRD adalah mengaktifkan kembali Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) agar berfungsi optimal sebagai garda depan perlindungan anak di daerah.
“KPAD harus kita hidupkan kembali. Ini penting sebagai instrumen perlindungan. Soal anggaran, tentu kita dorong bersama agar tetap bisa berjalan maksimal,” ujarnya.
Tak hanya fokus pada kebijakan, DPRD juga mengusulkan langkah preventif yang lebih tegas di lapangan, termasuk pemberlakuan kembali jam malam bagi pelajar dengan pengawasan terpadu.
“Ini tidak bisa diserahkan ke satu pihak saja. Kepolisian, Satpol PP, hingga masyarakat harus terlibat. DPRD akan terus mengawal ini, karena menyangkut masa depan generasi kita,” pungkasnya. (*)
