Padapada.id, Bangka — Persoalan bantuan sosial, akses pendidikan, infrastruktur lingkungan, hingga sarana ibadah mengemuka dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agam Dliya Ul-Haq, di Kantor Lurah Paritpadang, Sungailiat.
Forum yang dihadiri warga, tokoh masyarakat, serta perwakilan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) itu menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan yang selama ini mereka hadapi secara langsung kepada wakil rakyat.
Dalam pertemuan tersebut, Agam menjelaskan bahwa hasil reses akan menjadi bahan penting dalam penyusunan program pembangunan dan pengajuan bantuan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat saat ini lebih terstruktur dibanding beberapa tahun sebelumnya.
“Dulu ada keterbatasan kuota sehingga tidak semua usulan bisa terakomodasi. Sekarang prosesnya lebih tertata dan aspirasi yang disampaikan masyarakat bisa menjadi dasar pengajuan program ke depan,” ujarnya.
Salah satu usulan yang mencuat berasal dari pengurus masjid yang mengharapkan dukungan pembangunan sarana dan prasarana keagamaan. Kebutuhan tersebut meliputi pembangunan talud hingga gapura di lingkungan masjid.
Di sektor pendidikan, warga menyoroti kebijakan zonasi penerimaan peserta didik baru di SMAN 1 Sungailiat. Mereka berharap anak-anak yang berdomisili di Parit Padang memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan di sekolah tersebut.
Keluhan lain datang dari Yuko, warga setempat, yang menyinggung sejumlah persoalan yang dinilai belum mendapat perhatian serius. Mulai dari ketidaksesuaian data desil penerima bantuan sosial, gangguan petir yang diduga dipengaruhi keberadaan menara telekomunikasi hingga menyebabkan kerusakan perangkat elektronik warga, sampai kondisi trotoar yang semakin memprihatinkan.
“Trotoarnya sudah banyak yang rusak dan perlu diperbaiki. Selain itu, persoalan data bantuan sosial juga masih sering menjadi keluhan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Ketua RT setempat menyoroti kondisi lampu jalan di kawasan Air Merapin yang kerap padam. Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya mengurangi kenyamanan, tetapi juga berpotensi mengganggu keamanan warga yang beraktivitas pada malam hari.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Agam meminta masyarakat, khususnya pengurus masjid, segera melengkapi dokumen administrasi berupa proposal pengajuan bantuan agar proses tindak lanjut dapat dilakukan lebih cepat.
Ia juga menegaskan bahwa kehadiran perwakilan OPD dalam kegiatan reses bukan sekadar formalitas, melainkan agar setiap persoalan yang disampaikan warga dapat langsung memperoleh penjelasan dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing instansi.
“Misalnya dari Dinas Sosial bisa menjelaskan terkait PKH dan kategori bantuan berdasarkan data desil. Dinas Pertanian juga dapat membantu apabila ada persoalan yang berkaitan dengan ketahanan pangan masyarakat,” ujar Agam.
Berbagai masukan yang dihimpun dalam reses tersebut, kata dia, akan diperjuangkan agar masuk dalam agenda pembangunan daerah. Harapannya, kebutuhan dasar masyarakat Paritpadang tidak berhenti sebagai catatan pertemuan, melainkan benar-benar diwujudkan dalam bentuk program yang memberi manfaat langsung bagi warga.(*)
