Padapada.id, JAKARTA — Harga keekonomian bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax (RON 92) disebut telah menembus kisaran Rp20 ribu per liter. Namun, pemerintah masih menahan harga jual di tingkat konsumen agar tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar.
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengungkapkan, berdasarkan pembahasan dengan PT Pertamina (Persero), biaya pokok Pertamax pada 10 Juni lalu mencapai sekitar US$1,1 per liter. Jika dikonversikan ke rupiah, nilainya berada di kisaran Rp19 ribu hingga Rp20 ribu per liter.
“RON 92 ketika tanggal 10 Juni sebetulnya modal kalian berapa? Itu US$1,1 per liter. Kalau kita rupiahkan, artinya sekitar Rp19 ribu sampai Rp20 ribu,” kata Bambang Patijaya dalam Energy Forum 2026 yang disiarkan langsung melalui saluran Youtube CNBC ID, Kamis, 25 Juni 2026.
Meski harga pokok berada di level tersebut, harga jual Pertamax masih dipatok sekitar Rp16.220 hingga Rp16.250 per liter. Bambang Patijaya menilai kondisi itu menunjukkan adanya intervensi pemerintah terhadap harga BBM nonsubsidi.
Menurut dia, Pertamina tidak sepenuhnya dilepas mengikuti perhitungan pasar. Kebijakan tersebut, kata Bambang, menjadi bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi.
“Artinya apa? Sebetulnya untuk harga-harga nonsubsidi ini Pertamina juga tidak dibiarkan menjual penuh dengan harga ekonomi,” ujarnya.
Bambang Patijaya juga mempertanyakan keberlanjutan bisnis badan usaha swasta penjual BBM apabila harga harus mengikuti nilai keekonomian hingga Rp20 ribu per liter. Menurut dia, kondisi itu berpotensi memengaruhi daya saing harga di pasar.
Selain soal harga BBM, Bambang Patijaya menyebut ketahanan energi Indonesia masih berada dalam kondisi relatif kuat. Ia mengutip laporan JPMorgan yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan ketahanan energi terbaik kedua dari 52 negara.
“Walaupun ada tantangan, semua permasalahan bisa diatasi karena ini dalam tekanan. Untuk kebutuhan BBM subsidi dipastikan aman hingga akhir tahun ini,” kata dia.
Ia juga menyoroti peran Lemigas yang kini memiliki mandat dalam pengadaan energi secara langsung. Menurut Bambang Patijaya, kebijakan tersebut memberi ruang lebih fleksibel bagi negara untuk menjamin pasokan energi.
Di sektor energi terbarukan, Bambang Patijaya mengapresiasi langkah Indonesia mempercepat program biodiesel. Pemerintah berencana menerapkan mandatori Biodiesel B50 mulai 1 Juli, melanjutkan kebijakan sebelumnya B40.
Menurut politisi Senayan asal Dapil Bangka Belitung ini, langkah tersebut menjadi salah satu kebijakan paling agresif di dunia. Negara lain, kata dia, masih banyak berada pada tingkat campuran biodiesel 10 hingga 20 persen.
“Yang bisa mendekati Indonesia itu Malaysia, baru B10-B20. Tapi kita 1 Juli sudah B50, ini tidak gampang,” demikian kata Bambang Patijaya. (*)
