Padapada.id, JAKARTA – Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI, Bambang Patijaya, menyatakan dukungannya terhadap program besar Presiden Prabowo untuk membangun PLTS sebesar 100 Gigawatt peak (GWp) yang ditargetkan rampung dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen Indonesia terhadap transisi energi sekaligus upaya memperkuat ketahanan energi nasional.
Bambang Patijaya menyoroti bahwa saat ini Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Secara nasional, kapasitas PLTD mencapai sekitar 12 GW dengan konsumsi BBM mencapai 4,2 juta kiloliter per tahun.
“Ini kalau kita rupiahkan dengan kondisi sekarang ini kurang lebih sekitar 80 triliun lebih. Nah, dengan menggunakan PLTS tentu biaya-biaya seperti ini akan terhindarkan,” ujar Bambang Patijaya, dalam wawancara yang disimak Padapada.id dalam siaran langsung di MetroTV, Rabu, 26 Agustus 2026.
Meskipun target tiga tahun dianggap sangat ambisius, Bambang Patijaya optimis bahwa target tersebut dapat dikelola dengan baik. Ia mengakui adanya tantangan besar, terutama karena sebelumnya PLN hanya menargetkan 17 GW PLTS hingga tahun 2034 dalam RUPTL-nya, namun kini target tersebut diintegrasikan dan dipercepat menjadi bagian dari 100 GWp pada tahun 2029,.
“Ini challenging ya. Ini challenging bahwa program pemerintah ini sesuatu yang memang challenging untuk dapat kita laksanakan. Tetapi ini menurut saya manageable,” ungkapnya.
Terkait kekhawatiran mengenai kapasitas produksi panel surya dalam negeri yang saat ini baru mencapai 10-15 GW per tahun, sementara kebutuhan rata-rata mencapai 30 GW per tahun, Bambang menilai hal tersebut justru akan menjadi pemantik investasi. Terlebih lagi, tingkat komponen dalam negeri (TKDN) industri panel surya saat ini sudah hampir menyentuh angka 40 persen.
Legislator DPR RI asal Dapil Bangka Belitung ini juga menekankan bahwa kunci kesuksesan program ini bukan hanya pada pengadaan panel surya, melainkan juga pada penyediaan lahan. Ia mendorong adanya campur tangan pemerintah pusat dan daerah, seperti yang telah dilakukan di Bali,.
“Terkait dengan pengadaan lahan ini juga perlu campur tangan pemerintah, untuk kasus misalkan yang kemarin ada di Bali, ini kan Gubernur Bali sudah menyatakan penyediaan lahan atas 321 hektar,” jelasnya.
Menanggapi usulan para ahli agar proyek 100 GW ini dijadikan Proyek Strategis Nasional (PSN), Bambang Patijaya menilai hal tersebut sebagai ide yang sangat bagus untuk mempermudah koordinasi dan mempercepat proses di lapangan. Dengan skema PSN, pemerintah dapat lebih fokus menangani integrasi sistem kelistrikan (grid) yang selama ini masih didominasi oleh PLTU.
“PSN ini kan dia per spot, tetapi tentu pemerintah bisa memilih pada titik-titik mana yang akan difavoritkan untuk pengembangan ini sehingga tercapai dengan total 100 GWp tersebut,” pungkas Bambang.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas total 100 gigawatt peak (GWp), Selasa (25/8/2026). Peresmian sekaligus groundbreaking proyek raksasa ini digelar di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Kabupaten Jembrana, Bali.
Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa proyek ini bukan sekadar wacana. Ia mematok target penyelesaian dalam waktu tiga tahun, bahkan menyebut optimistis bila tim energi mampu merampungkannya dalam dua tahun saja, sebagaimana pernah terjadi pada program swasembada pangan yang berhasil dituntaskan lebih cepat dari target semula. (*)
