Padapada.id, JAKARTA — Tenggang rasa, menurut Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR RI Bambang Patijaya, semestinya berlaku pula di pompa bensin. Ia meminta masyarakat yang secara ekonomi mampu beralih ke BBM nonsubsidi agar Pertalite dan Solar subsidi lebih banyak dinikmati mereka yang membutuhkan.
“Dalam kondisi sekarang, kita perlu membangun tenggang rasa, atau semangat tepo seliro. Bagi masyarakat yang mampu, mari menggunakan BBM nonsubsidi. Dengan begitu, kita memberikan ruang lebih besar kepada saudara-saudara kita yang memang membutuhkan subsidi,” kata Bambang Patijaya dalam keterangannya, Jumat, 18 September 2026.
Bagi Bambang, penggunaan BBM subsidi bukan semata perkara boleh atau tidak menurut aturan. Ada tanggung jawab sosial di balik harga yang ditanggung negara. Subsidi energi, kata dia, merupakan instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat sehingga penyalurannya perlu dijaga bersama.
Ia meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi. Praktik penimbunan, penjualan kembali, maupun penggunaan BBM subsidi untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukan, menurut dia, berpotensi mengurangi jatah masyarakat yang memang berhak.
“BBM subsidi merupakan bentuk kehadiran negara untuk menjaga daya beli masyarakat. Karena menggunakan anggaran negara, penyalurannya harus kita jaga bersama,” ujar dia.
Bambang mengatakan pengawasan tidak cukup berhenti pada pemeriksaan. SPBU atau pihak lain yang terbukti menyalahgunakan BBM subsidi, kata dia, perlu dikenai sanksi sesuai ketentuan.
Ia juga meminta pembenahan sistem distribusi dilakukan tanpa membuat masyarakat yang berhak justru kesulitan mendapatkan BBM subsidi. Akurasi data penerima dan pengawasan di lapangan, menurut dia, perlu diperbaiki secara bersamaan untuk menekan kebocoran.
“Prinsipnya sederhana, yang berhak jangan dipersulit dan yang tidak berhak kita ajak untuk memiliki kesadaran,” kata anggota Komisi XII DPR dari daerah pemilihan Bangka Belitung itu.
Menurut Bambang, ketepatan sasaran subsidi bukan hanya urusan pemerintah. Kesediaan masyarakat mampu membeli BBM nonsubsidi juga menjadi bagian dari upaya menjaga agar anggaran negara tidak tersedot untuk mereka yang sebenarnya dapat membayar harga pasar.
“Ini bukan semata soal aturan, tetapi juga kepedulian dan rasa keadilan,” ujarnya. (*)
