Padapada.id, Jakarta – Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya menilai hasil pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil, pada 6-7 Juli 2025 sebagai sinyal positif bagi arah kebijakan energi nasional Indonesia.
Menurut tokoh politik nasional asal Bangka Belitung ini, komitmen negara-negara BRICS untuk memperkuat kerja sama energi berkelanjutan, adil, dan inklusif sangat relevan dengan arah kebijakan energi nasional yang tengah didorong oleh DPR dan pemerintah.
“Indonesia memandang hasil KTT BRICS sebagai afirmasi penting atas perlunya transformasi sistem energi global yang lebih setara. Ini sejalan dengan prioritas kami di Komisi XII, khususnya dalam mendorong peningkatan lifting migas untuk kebutuhan jangka pendek dan akselerasi pengembangan energi terbarukan dalam kerangka jangka panjang,” ujar Bambang Patijaya dalam keterangan resminya, Rabu, 9 Juli 2025.
Di samping itu, BPJ mengatakan arah kolaborasi energi BRICS membuka peluang konkret bagi Indonesia. Misalnya, perluasan pasar ekspor energi hijau, percepatan alih teknologi bersih, hingga peluang pembiayaan proyek-proyek transisi energi yang saat ini menjadi fokus strategis nasional.
Dalam konteks tersebut, RUU Energi Baru dan Terbarukan yang tengah dibahas di DPR menjadi sangat relevan sebagai landasan hukum untuk mendorong transformasi sektor energi Indonesia secara menyeluruh. Tak hanya itu, BPJ juga menekankan pentingnya diplomasi energi Indonesia yang aktif di forum-forum multilateral.
“Dengan bergabungnya Indonesia dalam BRICS, kita tidak boleh pasif. Pemerintah perlu memastikan bahwa platform ini digunakan untuk memperkuat posisi nasional dalam rantai pasok energi global, sekaligus memperjuangkan akses teknologi dan pendanaan yang lebih adil bagi semua negara anggota,” kata BPJ.
Dalam Deklarasi Rio, negara-negara anggota BRICS menegaskan pentingnya transisi energi yang adil dan terjangkau, dengan tetap menghormati kondisi dan kapasitas nasional masing-masing negara. BRICS juga menyerukan penguatan investasi di sektor energi baru dan terbarukan, termasuk pengembangan infrastruktur pendukung seperti jaringan transmisi dan sistem penyimpanan energi.
Selain itu, pertemuan tersebut mendorong reformasi tata kelola energi global agar lebih berimbang dan tidak lagi terlalu terpusat pada kepentingan negara-negara maju. Tak kalah penting, BRICS menekankan perlunya pengurangan hambatan perdagangan dan peningkatan akses terhadap teknologi bersih sebagai upaya kolektif mempercepat dekarbonisasi dunia.
Presiden Prabowo Subianto Dalam pidatonya di KTT tersebut, mengajak seluruh negara anggota BRICS untuk memperkuat komitmen bersama dalam transisi energi bersih sebagai langkah nyata menghadapi krisis iklim global.
Ajakan ini turut memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang tidak hanya berfokus pada ketahanan energi nasional, tetapi juga berkontribusi aktif dalam agenda lingkungan dan keberlanjutan di tingkat internasional. (*)
