Padapada.id, PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang mulai melaksanakan Sensus Ekonomi 2026. Wali Kota Pangkalpinang Saparudin meminta masyarakat memberikan data yang akurat dan jujur kepada petugas sensus agar hasil pendataan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Permintaan itu disampaikan Saparudin setelah mengukuhkan petugas Sensus Ekonomi 2026 Kota Pangkalpinang, Kamis, 11 Juni 2026.
Menurut dia, sensus ekonomi penting untuk memperoleh gambaran kondisi perekonomian masyarakat secara menyeluruh. Karena itu, partisipasi warga menjadi faktor utama dalam menghasilkan data yang valid.
“Sensus Ekonomi menjadi instrumen penting bagi pemerintah untuk mengetahui kondisi riil ekonomi masyarakat. Kami berharap masyarakat dapat menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar,” kata Saparudin.
Ia mengatakan data yang dihimpun akan digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan dan program pembangunan, terutama di sektor ekonomi. Karena itu, petugas sensus diminta bekerja secara profesional, objektif, dan menjaga integritas selama proses pendataan.
Selain membahas pelaksanaan sensus, Saparudin meminta Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang membantu verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menurut dia, validasi diperlukan untuk memastikan data penerima bantuan sosial sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
Pemerintah kota juga mengusulkan pemetaan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kelompok desil satu hingga desil sepuluh. Pemetaan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah menyusun program sosial yang lebih tepat sasaran.
Dalam kesempatan yang sama, Saparudin menyinggung kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membatasi perjalanan dinas dan memaksimalkan pelaksanaan rapat secara daring.
“Jika tidak mendesak, perjalanan dinas tidak kami izinkan. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan secara online sehingga lebih efisien,” ujarnya.
Menurut Saparudin, kebijakan penghematan tersebut telah menghasilkan efisiensi anggaran sekitar Rp13 miliar dari sejumlah pos belanja daerah.
Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menyediakan data yang lebih lengkap dan akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
