Padapada.id, PANGKALPINANG — Polisi memperkuat koordinasi lintas wilayah untuk memutus jalur penyelundupan timah ilegal dari Bangka Belitung. Jalur pengiriman komoditas tambang itu disebut kerap melewati sejumlah wilayah di Sumatera sebelum dibawa ke luar negeri.
Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Viktor T. Sihombing membahas upaya tersebut saat berkunjung ke Polda Kepulauan Riau, Kamis, 13 Agustus 2026. Viktor didampingi sejumlah pejabat utama Polda Babel dan diterima Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin bersama jajarannya.
Kabid Humas Polda Babel Kombes Pol Agus Sugiyarso membenarkan pertemuan tersebut. Menurut dia, salah satu agenda yang dibahas adalah pencegahan dan penindakan penyelundupan timah asal Bangka Belitung.
“Langkah ini bagian dari penegakan hukum lintas wilayah untuk memutus mata rantai penyelundupan,” kata Agus di Pangkalpinang, Kamis siang, 13 Agustus 2026.
Agus mengatakan pelaku menggunakan sejumlah modus untuk menghindari pengawasan aparat. Salah satunya dengan mengirim timah ilegal dari Bangka Belitung menuju Kepulauan Riau dengan memanfaatkan pulau-pulau kecil sebagai titik transit.
Polda Babel, kata dia, tidak hanya berkoordinasi dengan Polda Kepri. Kerja sama juga dibangun dengan Polda Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, hingga Polda Metro Jaya. Wilayah-wilayah tersebut dinilai menjadi bagian dari jalur peredaran timah ilegal sebelum komoditas itu sampai kepada penadah atau dikirim ke luar negeri.
“Jalur peredaran timah ilegal kerap melintasi berbagai wilayah tersebut sebelum sampai ke tangan penadah maupun diselundupkan ke luar negeri,” ujar Agus.
Penanganan perkara juga diperluas ke tingkat internasional. Polda Babel meminta asistensi Bareskrim Polri dan Divisi Hubungan Internasional Polri untuk memperkuat kerja sama dengan Kepolisian Diraja Malaysia atau PDRM.
Langkah itu dilakukan setelah PDRM mengungkap sejumlah kasus penyelundupan timah di Malaysia. Dari pengungkapan tersebut, polisi Malaysia menemukan timah ilegal yang diduga berasal dari pengiriman melalui Bangka Belitung.
Agus mengatakan koordinasi lintas Polda dan kerja sama dengan kepolisian negara lain diperlukan untuk menutup celah penyelundupan. Praktik tersebut dinilai berpotensi merugikan keuangan negara.
“Sinergi antarwilayah dan kerja sama lintas negara menjadi kunci penting untuk menekan praktik ilegal ini,” kata dia.(*)
