Padapada.id, JAKARTA — Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR RI Bambang Patijaya meminta pemerintah memperketat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi. Ia ingin Pertalite dan Solar subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Menurut Bambang Patijaya, pengawasan perlu diikuti penindakan terhadap stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU dan pihak lain yang terbukti menyalahgunakan BBM subsidi.
“BBM subsidi merupakan bentuk kehadiran negara untuk menjaga daya beli masyarakat. Karena menggunakan anggaran negara, penyalurannya harus kita jaga bersama. Kalau ada SPBU atau pihak lain yang terbukti melakukan penyalahgunaan, tentu harus diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Bambang Patijaya dalam keterangannya, Jumat, 18 September 2026.
Ia meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum memperkuat pengawasan di lapangan. Ia menyoroti praktik penimbunan, penjualan kembali, dan penggunaan BBM subsidi untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukan.
Menurut dia, praktik tersebut bukan hanya melanggar aturan, melainkan berpotensi mengurangi jatah masyarakat yang memang membutuhkan subsidi.
Di sisi lain, Bambang Patijaya meminta masyarakat yang secara ekonomi mampu menggunakan BBM nonsubsidi. Ia menyebut langkah itu sebagai bentuk tenggang rasa agar subsidi energi tidak habis dinikmati kelompok yang sebenarnya mampu membayar harga pasar.
“Dalam kondisi sekarang, kita perlu membangun tenggang rasa, atau semangat tepo seliro. Bagi masyarakat yang mampu, mari menggunakan BBM nonsubsidi. Dengan begitu, kita memberikan ruang lebih besar kepada saudara-saudara kita yang memang membutuhkan subsidi. Ini bukan semata soal aturan, tetapi juga kepedulian dan rasa keadilan,” ujar Kapoksi Partai Golkar di Komisi XII DPR RI itu.
Bambang Patijaya mengatakan ketepatan sasaran subsidi menjadi penting ketika pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus memenuhi kebutuhan energi. Karena itu, pembenahan sistem penyaluran, kata dia, harus berjalan beriringan dengan pengawasan untuk menekan kebocoran.
Namun ia mengingatkan agar perbaikan mekanisme penyaluran tidak membuat masyarakat yang berhak justru kesulitan memperoleh BBM subsidi. Pemerintah, menurut dia, perlu memperbaiki akurasi data dan sistem distribusi.
“Prinsipnya sederhana, yang berhak jangan dipersulit dan yang tidak berhak kita ajak untuk memiliki kesadaran. Kalau pengawasan berjalan, pelanggaran ditindak, data semakin akurat, dan masyarakat mampu memiliki tenggang rasa, kita optimistis BBM subsidi akan semakin tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata legislator dari daerah pemilihan Bangka Belitung itu. (*)
