Padapada.id, Pangkalpinang – Di saat ancaman lonjakan harga bahan pokok mulai menghantui masyarakat, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, bergerak cepat dari ruang rapat Badan Musyawarah DPRD Babel, Kamis (27/4/2026). Ia tak ingin persoalan distribusi logistik berlarut-larut, langsung mengambil kendali untuk memastikan para sopir truk kembali mendapat akses BBM subsidi demi menjaga stabilitas harga di pasaran.
Audiensi antara DPRD Babel dan Perkumpulan Sopir Truk Tronton dan Trailer menjadi momentum penting. Didit tak sekadar mendengar keluhan, ia mendorong solusi cepat atas persoalan barcode kendaraan yang mendadak tidak aktif, sehingga sopir tak bisa mengisi Bio Solar subsidi meski mengangkut kebutuhan pokok.
Bagi Didit, persoalan ini bukan sekadar teknis, melainkan ancaman serius bagi stabilitas harga di masyarakat.
“Kalau mereka menggunakan BBM non-subsidi, otomatis biaya angkut naik dan berdampak pada harga sembako di masyarakat,” tegasnya usai audiensi.
Ia menilai, kendaraan angkutan berat merupakan tulang punggung distribusi logistik di Bangka Belitung. Ketika operasional mereka terganggu, rantai pasok ikut tersendat, dari Bangka Selatan hingga Belinyu.
Karena itu, Didit memastikan DPRD tidak tinggal diam. Bersama pihak terkait, termasuk Pertamina, ia mengawal langsung lahirnya solusi konkret, berupa reaktivasi barcode kendaraan dilakukan secara bertahap dengan proses cepat.
“Komitmennya, satu kendaraan bisa diselesaikan dalam waktu sekitar 20 menit. Setelah satu selesai, langsung dilanjutkan ke kendaraan berikutnya,” jelasnya.
Tak berhenti di situ, Didit juga menekan agar ada kebijakan yang lebih berpihak kepada sopir angkutan sembako. Ia meminta adanya toleransi penambahan kuota BBM subsidi yang selama ini dinilai belum memadai.
“Atas kondisi itu, kami minta ada penyesuaian kuota, khusus untuk kendaraan pengangkut sembako yang menyangkut kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Langkah tegas ini dinilai krusial. Didit memahami betul, setiap kenaikan biaya distribusi hampir pasti akan berujung pada lonjakan harga di tingkat konsumen.
Audiensi yang turut melibatkan Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, dan instansi terkait lainnya itu akhirnya menghasilkan kesepakatan yang melegakan. Seluruh kendala dinyatakan tuntas, dan kendaraan yang memenuhi syarat kini dapat kembali mengaktifkan barcode mereka.
“Alhamdulillah semuanya sudah clear. Barcode bisa diaktifkan kembali, dan distribusi logistik kita harapkan kembali lancar,” kata Didit, menegaskan komitmen DPRD dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok di Babel. (*)
