Padapada.id, PANGKALPINANG — Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, mengajak generasi muda ikut mengawasi distribusi dan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Ajakan itu disampaikan BPJ saat menjadi pembicara dalam kegiatan Energy Talks di kampus Universitas Pertiba, Rabu (13/5/2026).
Menurut politisi asal Bangka Belitung tersebut, pengawasan terhadap BBM subsidi tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah dan aparat semata. Mahasiswa dan generasi muda dinilai memiliki peran penting sebagai pengawas sosial di tengah masyarakat.
“Yang harus diawasi generasi muda, BBM subsidi jangan sampai salah peruntukan,” tegas BPJ di hadapan peserta diskusi.
Ia menegaskan, subsidi energi yang diberikan negara sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama sektor kecil dan transportasi umum. Karena itu, praktik penyalahgunaan BBM subsidi harus menjadi perhatian bersama.
Dijelaskan pula oleh politisi Senayan alumnus kampus Uniper ini, untuk kelompok solar terdapat perbedaan spesifikasi berdasarkan kadar cetane number (CN). Solar subsidi memiliki CN 48, sedangkan di atas itu seperti Dexlite memiliki CN lebih tinggi dan mengikuti harga pasar. Hal serupa juga berlaku pada kelompok bensin berdasarkan kadar oktan, mulai dari Pertalite, Pertamax hingga Pertamax Turbo.
“Solar yang disubsidi itu CN 48, diatas itu yang CN51 dilepas, negara tidak mensubsidi tapi diatur. Begitu pula untuk bensin, yang disubsidi itu Pertalite. Kalau yang oktan 92, oktan 95 dilepas namun diatur,” ujar BPJ.
Lebih lanjut BPJ mengatakan, pemerintah telah memastikan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan solar subsidi tidak mengalami kenaikan hingga akhir 2026 demi menjaga daya beli masyarakat.
“Subsidi ini uang negara, uang rakyat juga. Maka penggunaannya harus tepat sasaran,” ujar politisi Senayan yang juga adalah alumnus Uniper, ini.
Selain itu, BPJ juga mengingatkan bahwa menjaga pasokan energi nasional bukan perkara mudah. Pemerintah harus memastikan distribusi berjalan lancar hingga ke daerah-daerah, sekaligus menghadapi tantangan global seperti fluktuasi harga minyak dunia dan ketegangan geopolitik internasional.
Meski demikian, kondisi energi nasional saat ini disebut masih dalam keadaan aman. Pasokan BBM dan LPG nasional dipastikan tersedia tanpa kelangkaan signifikan.
Dalam kesempatan itu, BPJ juga menjelaskan bahwa harga BBM non subsidi tetap mengikuti mekanisme pasar, namun tidak bisa dinaikkan secara sepihak oleh Pertamina maupun SPBU swasta karena tetap berada dalam pengawasan pemerintah.
“Pertamina maupun SPBU swasta tidak bisa serta merta menaikkan harga. Semua ada mekanismenya,” katanya.
Melalui forum tersebut, BPJ berharap generasi muda tidak hanya menjadi pengguna energi, tetapi juga ikut terlibat menjaga distribusi subsidi agar benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. (*)
