Padapada.id, PANGKALPINANG – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menjadikan Kota Jambi sebagai contoh keberhasilan daerah dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi. Menurut dia, pengelolaan sampah harus dipandang sebagai bagian dari ekosistem ekonomi hijau, bukan sekadar urusan mengangkut dan membuang limbah.
Hal itu disampaikan Bambang saat menjadi pembicara dalam Musyawarah Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Bangka Belitung di Pangkalpinang, Kamis, 23 Juli 2026.
Bambang Patijaya mengatakan Kota Jambi ketika dipimpin Wali Kota Syarif Fasha yang kini adalah anggotanya di Komisi XII DPR RI, berhasil memperoleh dukungan pendanaan dari Bank Dunia untuk memperkuat infrastruktur pengelolaan sampah. Nilai investasi yang digelontorkan mencapai sekitar Rp900 miliar untuk pembangunan tempat pemrosesan akhir (TPA) dan hampir Rp600 miliar untuk fasilitas pengolahan limbah.
“Ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah bisa dibangun secara serius jika memiliki perencanaan yang matang dan sistem yang jelas,” kata Bambang Patijaya.
Menurut dia, keberhasilan tersebut patut menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain yang tengah berupaya memperbaiki tata kelola persampahan.
Bambang Patijaya menilai persoalan utama pengelolaan sampah di Indonesia bukan hanya keterbatasan infrastruktur, melainkan belum terbangunnya ekosistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Ia mencontohkan, masyarakat sudah mulai memilah sampah dari rumah, tetapi di lapangan sampah itu kembali dicampur dalam satu armada pengangkut.
“Kalau di hulu dipilah, tetapi di hilir dicampur lagi, berarti sistemnya belum berjalan,” ujarnya.
Ia juga mendorong penerapan konsep waste to energy atau pengolahan sampah menjadi energi. Sebagai contoh, Bambang menyebut Portugal yang telah lama mengoperasikan pembangkit listrik berbahan bakar sampah, bahkan kini mengimpor sampah untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya.
Di sisi lain, Bambang Patijaya mengingatkan pemerintah daerah agar tidak membangun fasilitas pengelolaan sampah tanpa kajian yang matang. Menurut dia, proyek yang tidak ditopang sistem operasional dan pembiayaan berisiko menjadi bangunan mangkrak yang tidak memberi manfaat bagi masyarakat.
Dia menegaskan, transformasi pengelolaan sampah merupakan bagian dari agenda ekonomi hijau yang bertujuan mengurangi emisi, menekan ketergantungan pada energi fosil, sekaligus menciptakan nilai ekonomi melalui pendekatan ekonomi sirkular. (*)
