Padapada.id, BANGKA — Indonesia mengandalkan biodiesel untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor. Melalui kebijakan pencampuran 50 persen biodiesel ke dalam solar atau B50, pemerintah diklaim mampu menghemat devisa hingga Rp170 triliun. Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Bambang Patijaya, mengatakan kebijakan ini turut memperkuat ketahanan energi nasional.
Bambang Patijaya menyampaikan hal itu saat memberikan kuliah umum di hadapan sivitas akademika Institut Citra Internasional (ICI) Bangka, Selasa, 13 Oktober 2026. Menurut dia, program B50 merupakan bagian dari strategi diversifikasi energi sekaligus upaya menekan emisi karbon dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak.
Ia menjelaskan, kebutuhan solar nasional berkisar 29–32 juta kiloliter per tahun. Melalui B50, separuh komposisi bahan bakar tersebut ditargetkan berasal dari bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO).
“Kebijakan B50 ini luar biasa. Dari alokasi BBM solar nasional yang setahun kurang lebih 29 sampai 32 juta KL, setengahnya kita tidak mau lagi full pakai BBM fosil. Setengahnya lagi adalah dari palm oil,” kata Bambang Patijaya, yang juga adalah Kapoksi Partai Golkar di Komisi XII DPR RI.
Menurut Bambang, Indonesia menjadi pelopor penerapan campuran biodiesel hingga 50 persen dalam skala besar. Ia membandingkan kebijakan tersebut dengan Malaysia, yang menurut dia masih menjajaki pencampuran biodiesel pada tingkat B10 dan B20.
“Di dunia tidak ada satu negara pun yang mampu melaksanakan B50. Negara tetangga kita Malaysia baru mau mencoba B10 dan B20, padahal Indonesia dan Malaysia adalah pengekspor CPO terbesar di dunia,” ujarnya.
Penggunaan biodiesel berbasis sawit, kata Bambang, tidak hanya berkaitan dengan pengurangan emisi, tetapi juga berpotensi mengurangi kebutuhan impor solar. Penggunaan bahan baku dalam negeri dinilai dapat menekan pengeluaran devisa yang sebelumnya digunakan untuk membeli bahan bakar fosil dari luar negeri.
Bambang Patijaya menyebut penghematan devisa dari kebijakan tersebut mencapai Rp170 triliun. Namun, besaran penghematan itu bergantung pada perhitungan kebutuhan impor, harga minyak dunia, serta biaya produksi dan distribusi biodiesel.
Ia juga mengaitkan diversifikasi energi dengan posisi Indonesia dalam penilaian ketahanan energi global. Bambang mengatakan riset yang dirilis JP Morgan pada 21 Maret 2026 menempatkan Indonesia di peringkat kedua dari 52 negara yang disurvei.
“Terbukti pada 21 Maret 2026, JP Morgan mengeluarkan rilis dari 52 negara yang disurvei, Indonesia menempati peringkat kedua,” kata dia.
Selain biodiesel, Bambang menyinggung pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi. Menurut dia, pengembangan energi terbarukan dapat memperluas sumber pasokan energi sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Ia menambahkan, transisi energi juga berpotensi mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Peluang tersebut, kata Bambang, dapat melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi, sehingga manfaat perubahan sistem energi tidak hanya dirasakan oleh industri besar.
“Manfaat transisi energi ini sangat luas untuk ketahanan energi, penghematan devisa, memunculkan investasi baru, serta penciptaan lapangan kerja bagi UMKM dan koperasi,” ujarnya.
Bambang menekankan bahwa transisi energi perlu dijalankan secara berkeadilan dan terjangkau. Dengan begitu, kebijakan energi tidak hanya berorientasi pada pengurangan emisi dan penghematan devisa, tetapi juga memperkuat industri nasional dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. (*)
