PADAPADA.ID, BANGKA BARAT – Wakil Bupati Bangka Barat, Yusderahman telah berkoordinasi dengan kepolisian, TNI dan KPHP Rambat Menduyung terkait tambang ilegal dekat Graha Aparatur.
Pada pertemuan di ruang Wakil Bupati itu, Yusderahman didampingi oleh Sat Pol PP, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR Kabupaten Bangka Barat.
Yusderahman mengatakan, solusi tindak lanjut masalah tambang ilegal di lingkungan Pemkab Bangka Barat adalah bersurat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan (KLHK).
Sementara itu, KPHP Rambat Menduyung melalui Kasi Perlindungan Rahmat diminta menghubungi langsung Kementerian Kehutanan agar bisa turun langsung melihat lokasi tambang ilegal.
Lalu, dari sisi kepolisian yang telah mengamankan barang bukti tetap akan melanjutkan penyelidikan kasus tambang ilegal di belakang Graha Aparatur.
“Yang penting saya minta Pak Rahmat (KPHP) menutup terlebih dahulu lobang bekas tambang. Nanti kalau memang mau dijadikan tempat cross (off-road), kita minta izinnya,” kata Yusderahman, Senin (14/7/2025).
SEPRI SUMARTONO
