Padapada.id, Pangkalpinang – Wali Kota Pangkalpinang Prof. Saparudin memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 yang memuat capaian, evaluasi, dan tantangan pembangunan daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (30/3/2026).
Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta tokoh masyarakat, Saparudin membuka penyampaiannya dengan apresiasi atas sinergi yang terbangun antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kondusifitas kota.
“Secara khusus kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh masyarakat Kota Pangkal Pinang atas segala dukungan dan upaya untuk tetap memelihara suasana kondusif,” ujarnya.
Dalam laporan tersebut, Saparudin menegaskan bahwa LKPJ bukan sekadar laporan administratif, melainkan potret menyeluruh kinerja pemerintah daerah, mulai dari pengelolaan keuangan hingga pelaksanaan program pembangunan.
Dari sisi keuangan, pendapatan daerah tahun 2025 ditargetkan hampir Rp993 miliar dengan realisasi lebih dari 93 persen. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai 87,62 persen dari total anggaran yang telah disesuaikan.
Ia menjelaskan, capaian tersebut berjalan seiring dengan berbagai program pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat. Di sektor pendidikan, pemerintah terus melakukan pembangunan dan rehabilitasi sekolah. Di bidang kesehatan, peningkatan layanan dilakukan melalui pembangunan fasilitas di RSUD Depati Hamzah, termasuk ruang rawat inap dan laboratorium.
Selain itu, capaian Universal Health Coverage (UHC) Kota Pangkalpinang mencapai 99,86 persen, yang menunjukkan hampir seluruh masyarakat telah mendapatkan akses layanan kesehatan.
Di sektor infrastruktur, pembangunan jalan, jaringan air bersih, hingga penanganan rumah tidak layak huni menjadi fokus utama. Sementara di bidang ketertiban umum dan kebencanaan, pemerintah mencatat puluhan operasi penegakan perda serta ratusan aksi penyelamatan warga.
Selain itu, capaian Universal Health Coverage (UHC) Kota Pangkalpinang mencapai 99,86 persen, yang menunjukkan hampir seluruh masyarakat telah mendapatkan akses layanan kesehatan.
Di sektor infrastruktur, pembangunan jalan, jaringan air bersih, hingga penanganan rumah tidak layak huni menjadi fokus utama. Sementara di bidang ketertiban umum dan kebencanaan, pemerintah mencatat puluhan operasi penegakan perda serta ratusan aksi penyelamatan warga.
Meski demikian, Saparudin mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, di antaranya penurunan nilai investasi serta perlunya peningkatan kepesertaan jaminan ketenagakerjaan.
“Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Kota Pangkalpinang, karena diharapkan peningkatan nilai investasi akan berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa berbagai inovasi terus dilakukan, mulai dari program pelatihan kerja, festival ekonomi kreatif, hingga pengelolaan sampah berbasis kolaborasi dengan daerah lain dan sektor swasta.
Sejumlah prestasi turut diraih sepanjang 2025, di antaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK serta penghargaan di tingkat nasional.
Menutup penyampaiannya, Saparudin menegaskan pentingnya kolaborasi dalam mendorong pembangunan daerah agar terus bergerak maju.
“Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan masih terdapat berbagai kendala dan tantangan, namun kami berkomitmen untuk terus melakukan pembangunan guna memajukan Kota Pangkalpinang,” ujarnya. (*)
