Padapada.id, PANGKALPINANG — Laju inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada dalam koridor yang terkendali. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi tahunan (year on year/yoy) pada Mei 2026 tercatat sebesar 2,46 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,08 persen.
Angka tersebut juga menempatkan Bangka Belitung sebagai provinsi dengan tingkat inflasi tahunan terendah keenam di Indonesia. Secara umum, capaian itu masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen.
Pada skala bulanan (month to month/mtm), inflasi Mei 2026 tercatat sebesar 0,06 persen. Kenaikan harga terutama dipicu oleh sektor transportasi. Penyesuaian biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge untuk angkutan udara domestik menjadi salah satu faktor utama yang mendorong naiknya indeks harga kelompok ini.
Tekanan inflasi juga datang dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang diberlakukan PT Pertamina sejak 4 Mei 2026. Di sisi lain, meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Hari Raya Iduladha turut mengerek harga sejumlah komoditas pangan, terutama cabai merah dan bawang merah.
Jika ditarik dalam rentang tahunan, penyumbang inflasi terbesar berasal dari kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang mengalami kenaikan hingga 6,65 persen. Komoditas emas perhiasan menjadi faktor dominan yang mendorong kenaikan pada kelompok tersebut.
Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau juga masih memberikan tekanan dengan inflasi sebesar 5,02 persen, terutama dipicu kenaikan harga cumi-cumi. Sementara itu, kelompok Transportasi mencatat inflasi 2,77 persen, yang masih berkaitan dengan tingginya biaya angkutan udara akibat kenaikan harga avtur.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rommy S. Tamawiwy, mengatakan stabilitas inflasi daerah tidak terlepas dari upaya pengendalian yang dilakukan bersama pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Menurut Rommy, sejumlah langkah telah dilakukan untuk menjaga pasokan dan keterjangkauan harga, mulai dari pemantauan harga harian dan mingguan, pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM), hingga Gerakan Pangan Murah (GPM) yang telah digelar sebanyak 60 kali sepanjang periode berjalan.
“Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat tetap dapat mengakses kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau melalui prinsip tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat komoditas,” kata Rommy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/6/2026).
Selain menjaga stabilitas harga, Bank Indonesia juga memperkuat sisi pasokan melalui pendampingan terhadap pelaku UMKM, khususnya di sektor pertanian. Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional.
Di saat yang sama, edukasi kepada masyarakat terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pola konsumsi yang bijak di tengah dinamika harga komoditas.
Meski inflasi saat ini masih terkendali, Bank Indonesia menilai tantangan ke depan belum sepenuhnya mereda. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi harga energi, serta perkembangan geopolitik dunia masih berpotensi memengaruhi stabilitas harga di daerah.
Karena itu, penguatan strategi 4K pengendalian inflasi, berupa keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, akan terus didorong melalui sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan berbagai pemangku kepentingan.
Bagi Bangka Belitung, inflasi yang tetap rendah bukan sekadar angka statistik. Stabilitas harga menjadi salah satu prasyarat penting untuk menjaga daya beli masyarakat, menopang konsumsi rumah tangga, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung. (*)
