Padapada.id, Pangkalpinang – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta Dinas Pendidikan segera merealisasikan program bantuan biaya pendidikan bagi siswa sekolah swasta. Program ini dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan sekolah swasta yang terancam kekurangan murid akibat tingginya minat masyarakat terhadap sekolah negeri.
Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung Didit Srigusjaya mengatakan bantuan tersebut juga ditujukan untuk meringankan beban keluarga kurang mampu yang anaknya bersekolah di lembaga swasta.
“Sekolah swasta juga harus kita pikirkan karena pemerintah daerah wajib bersikap adil dan hadir untuk seluruh elemen pendidikan,” kata Didit, Kamis, 16 Juli 2026..
Menurut dia, pemerintah provinsi telah menyiapkan skema bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sasaran program itu adalah calon siswa dari keluarga prasejahtera yang tidak tertampung di sekolah negeri karena keterbatasan daya tampung sehingga harus melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
Dinas Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung mengusulkan anggaran Rp5,9 miliar untuk membiayai subsidi sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) bagi sekitar 2.000 siswa kurang mampu di sekolah swasta.
“Besaran subsidi yang diusulkan maksimal Rp250 ribu per siswa. Total kebutuhan anggarannya Rp5,9 miliar dan datanya sudah disiapkan Dinas Pendidikan,” ujar Didit.
Ia menegaskan penentuan penerima bantuan sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing sekolah. DPRD, gubernur, maupun Dinas Pendidikan tidak akan mencampuri proses seleksi penerima agar pelaksanaannya tetap objektif dan akuntabel.
“Dinas Pendidikan, DPRD maupun gubernur tidak akan ikut campur menentukan siapa yang berhak menerima. Kuasa penuh kami serahkan kepada masing-masing sekolah,” katanya.
Selain subsidi SPP, pemerintah provinsi akan menggandeng lembaga sosial dan dunia usaha untuk membantu kebutuhan perlengkapan sekolah bagi siswa kurang mampu.
Menurut Didit, bantuan seragam sekolah akan diupayakan melalui kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan PT Timah Tbk. (*)
