Padapada.id, BANGKA BARAT — Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengatakan pengelolaan sampah kini menjadi salah satu indikator standar hidup layak. Ukuran kualitas hidup masyarakat, kata dia, tak lagi cukup dilihat dari akses listrik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Hal demikian, disampaikan Bambang Patijaya ketika membuka kegiatan Sosialisasi Pengurangan Sampah dan Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah, yang berlangsung Kamis, 13 Agustus 2026 di GSG Kecamatan Kelapa.
Menurut Bambang, kemampuan pemerintah mengelola sampah menjadi bagian penting dari kualitas hidup karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan lingkungan. Persoalan itu, kata dia, kini menjadi tantangan besar di sejumlah wilayah perkotaan Indonesia.
“Di kota-kota besar seperti DKI Jakarta, Jabodetabek, Semarang, Surabaya, dan Medan, sampah menjadi masalah yang sangat besar,” ujar legislator DPR RI asal Daerah Pemilihan Bangka Belitung, ini.
Ia membandingkan volume sampah di Jabodetabek yang mencapai hampir 9.000 ton per hari dengan daerah yang lebih kecil. Di Bangka Barat, misalnya, produksi sampah diperkirakan sekitar 20 ton per hari.
Karena itu, Bambang mendorong pemerintah daerah menempatkan pengelolaan sampah sebagai prioritas dalam kebijakan anggaran. Ia menyebut perlunya “politik anggaran” untuk membangun sistem persampahan yang berkelanjutan.
Bambang mengusulkan pemerintah daerah mengalokasikan sedikitnya 3 persen dari APBD selama satu hingga dua tahun untuk membangun sistem pengelolaan sampah.
“Kami mengusulkan setidaknya satu atau dua tahun dialokasikan 3 persen dari APBD untuk membangun sistem yang bagus. Setelah sistem terbentuk, tahun-tahun berikutnya tinggal masuk ke tahap pemeliharaan,” katanya.
Menurut dia, anggaran tersebut tidak sebatas untuk membangun infrastruktur fisik. Pemerintah perlu menyiapkan rantai pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, termasuk penyediaan kontainer, sistem pengamanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta edukasi kepada masyarakat.
Bambang Patijaya mengatakan perubahan perilaku masyarakat juga menjadi bagian penting dari sistem tersebut. Tanpa kesadaran warga, pembangunan infrastruktur persampahan dinilai tidak akan menyelesaikan persoalan secara permanen.
Ia berharap penguatan anggaran dan sistem pengelolaan sampah dapat meningkatkan kualitas lingkungan di Bangka Barat. “Standar hidup yang baik bukan hanya soal ada listrik atau sekolah, tetapi juga bagaimana lingkungan tempat masyarakat tinggal dikelola dengan baik,” ujar Bambang Patijaya. (*)
