Padapada.id, PANGKALPINANG — Persoalan tempat tinggal tak berhenti di urusan rumah tangga. Bagi aparatur sipil negara (ASN), ketidakpastian memiliki hunian juga dapat memengaruhi ketenangan pikiran saat bekerja. Pemerintah Kota Pangkalpinang mendorong pegawainya memanfaatkan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk membantu mereka memiliki rumah.
Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Syarli Nopriansyah, mengatakan rumah semestinya menjadi tempat untuk memperoleh ketenangan sebelum pegawai menjalankan tugas pelayanan publik. Menurut dia, kegelisahan akibat persoalan tempat tinggal berpotensi terbawa hingga ke kantor.
“Kalau di rumahnya aja masih bingung-bingung, sampai kantor pasti jauh lebih bingung. Kalau di rumah masih gelisah-gelisah, di kantor jauh lebih gelisah,” kata Syarli saat membuka sosialisasi KPR Sejahtera FLPP bagi ASN Pemerintah Kota Pangkalpinang di Balai Betason, Gedung Tudung Saji, Jumat, 23 Oktober 2026.
Syarli mengatakan program tersebut menjadi kesempatan bagi pegawai pemerintah daerah untuk memiliki hunian. Ia meminta para ASN mengikuti sosialisasi dengan serius dan meneruskan informasi program kepada rekan kerja yang belum mengetahui fasilitas pembiayaan perumahan tersebut.
“Tujuannya cuma satu, jangan sampai ASN Pemerintah Kota Pangkalpinang tidak punya rumah. Ini peluang yang luar biasa. Jadi tolong nanti kepada seluruh rekan-rekan ikuti sosialisasi ini sebaik mungkin,” ujarnya.
Menurut Syarli, kesempatan memiliki rumah melalui KPR FLPP perlu dimanfaatkan secara optimal. Ia juga menyinggung fleksibilitas jangka waktu cicilan yang dapat disesuaikan dengan kemampuan pegawai. Jika kondisi keuangan membaik, misalnya setelah kenaikan jabatan, pelunasan kredit dapat diupayakan lebih cepat.
“Nanti bisa diproses lagi agar dia lebih pendek cepat selesainya jika naik jabatan. Kan rekan-rekan semua yang ada di sini mungkin juga berharap suatu saat naik jabatannya, naik ke Eselon 4, naik ke Eselon 3, naik ke Eselon 2,” kata Syarli.
Pemkot Pangkalpinang berharap akses kepemilikan rumah tidak hanya dinikmati pegawai negeri sipil (PNS). Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu, serta pegawai jasa layanan juga diharapkan memperoleh kesempatan yang sama.
“Mudah-mudahan enggak ada lagi kita dengar bahwa PPPK paruh waktu, PPPK penuh waktu, maupun ASN maupun PJLP-nya yang belum memiliki rumah,” ujar Syarli.
Untuk mendukung pelaksanaan program, Syarli meminta keterlibatan perbankan, khususnya Bank Sumsel Babel, serta asosiasi pengembang perumahan. Dukungan kedua pihak dinilai penting agar kebutuhan hunian dan akses pembiayaan bagi pegawai dapat terakomodasi.
Syarli, yang juga menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pangkalpinang, mengatakan hubungan pemerintah daerah dengan pengembang telah terjalin sejak tahap perencanaan pembangunan, termasuk pengurusan site plan. Ia berharap pengembang turut membantu menyediakan hunian yang dapat dijangkau pegawai.
“Jadi saya harap rekan-rekan pengembang juga dibantu semaksimal mungkin,” katanya.
Di akhir arahannya, Syarli meminta jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) bersama pejabat terkait segera mendata pegawai yang belum memiliki rumah. Pendataan tersebut diharapkan menjadi dasar pendampingan agar mereka dapat memanfaatkan program KPR FLPP.
“Kita bantu semaksimal mungkin agar segera bisa memiliki rumah melalui program ini,” ujar Syarli.
Melalui program tersebut, Pemkot Pangkalpinang berharap semakin banyak pegawai memiliki hunian yang layak dan terjangkau. Kepastian tempat tinggal diharapkan memberi ketenangan bagi pegawai, sehingga mereka dapat lebih fokus menjalankan tugas dan melayani masyarakat. (*)
