Padapada.id, Jakarta – Resmi sudah, Komisi XII DPR RI menyepakati Bambang Patijaya sebagai ketua komisi yang membidangi ESDM, lingkungan hidup, dan investasi. Penetapan pucuk pimpinan Komisi XII ini berlangsung Senin, 4 November 2024.
Berbarengan dengan terpilihnya Bambang Patijaya, pada rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, itu menyepakati pula empat wakil ketua Komisi XII. Masing-masing adalah Dony Oekon dari PDI Perjuangan, Bambang Hariyadi dari Gerindra, Sugeng Suparwoto dari Nasdem, dan Putri Zulhas dari PAN.
Dihubungi Padapada.id beberapa saat seusai terpilih, Bambang Patijaya menyampaikan rasa senang dan syukurnya atas amanah yang kini diembannya di DPR RI. Dia pun berjanji akan menjaga dengan baik amanah yang telah dipercayakan kepadanya.
“Tentunya ini penugasan dari partai untuk dilaksanakan sebaik-baiknya,” ujar politisi Bangka Belitung dari Partai Golkar, ini.
Tokoh politik nasional itu pun menyatakan kesigapannya untuk senantiasa bekerja keras dan siap bekerja sama dengan seluruh stake holder yang berkaitan dengan ruang lingkup Komisi XII. Apalagi, berhubungan langsung dengan keselarasan dalam mengawal kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
“Tentunya kita akan mengawal kebijakan energi dan program hilirisasi dari Bapak Prabowo,” ujar BPJ.
Dalam beberapa forum, tokoh politik nasional asal Bangka Belitung ini mengungkapkan hilirisasi bisa menjadi daya ungkit Indonesia untuk terlepas dari middle income trap atau keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Ekonomi Indonesia bisa bertumbuh 8 persen dari hilirisasi, asalkan beberapa persyaratan bisa dipatuhi dan dipenuhi.
Bambang Patijaya, tak mau program hilirisasi hanya sekadar hilirisasi yang berhenti di tahapan pertama saja.
“Kita ingin menjadi negara maju. Kita perlu mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen untuk keluar dari zona middle income trap. Jadi, daya ungkit di dalam menuju itu salah satunya kita lakukan hilirisasi. Ini memberikan berkali lipat manfaat ekonomi,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Manfaat sepenuhnya dari hilirisasi itu bisa terjadi, menurut BPJ kalau diikuti oleh investasi lanjutan.
“Tidak boleh lagi terjadi hanya ekspor komoditas saja. Indonesia harus ekspor produk jadi atau setengah jadi. Industri manufaktur harus bertumbuh,” ujarnya. (*)
