Padapada.id, PANGKALPINANG – Momen pertemuan dengan Bambang Patijaya, menjadi kesempatan bagi warga untuk mengungkapkan berbagai kendala dan problem kehidupan yang mereka alami. Kepada wakil rakyat Bangka Belitung di DPR RI asal Partai Golkar itu, berbagai curhatan pun tersampaikan, terutama oleh emak-emak.
Hal demikian, tergambar dalam kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat (Asmas) MPR RI yang digelar Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, Jumat, 22 Agustus 2025, di Hotel Grand Vella, Pangkalpinang.
Di antaranya, warga yang hadir di acara itu, berkeluh soal kesulitan ekonomi yang dirasakan saat ini. Tak hanya itu, sejumlah aspirasi lainnya juga disampaikan warga seperti masalah penerangan lampu jalan, permintaan tambahan elpiji, hingga permohonan pengadaan guru agama untuk nonmuslim di SD Negeri.
Acara Penyerapan Aspirasi Masyarakat MPR RI ini sendiri selain dihadiri ratusan warga juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Eddy Iskandar, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Pangkalpinang Zufriady dan anggota DPRD dari Partai Golkar.
“Kondisi ekonomi di Babel saat ini terpuruk, daya beli menurun, ekonomi anjlok serta terjadinya PHK. Uang 300 ribu dibawa ke pasar tidak ada artinya,” ungkap Ibu Sitanggang.
Menanggapi curhatan tersebut, Bambang Patijaya mengungkapkan saat ini ekonomi sudah mulai bergerak dan lebih mendingan dibanding dari 2024.
Hal ini dibuktikan dengan angka pertumbuhan ekonomi di semester pertama 2025 sudah 4,6 persen dibandingkan tahun kemarin yang cuma 0,37 persen atau sama kayak zaman Covid dulu.
“Lalu apakah ekonomi akan terus berkembang lebih baik? Ya, ekonomi akan lebih baik dan saya yakin di bulan-bulan ke depan akan naik terus,” imbuh Bambang Patijaya.
Untuk Bangka Belitung, optimisme ini ditambah lagi dengan meningkatnya Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Bangka Belitung akibat naiknya Royalti Timah dari sebelumnya yang hanya 3 persen melonjak jadi 7, 5 persen atau naik lebih dari dua kali lipat dibanding sebelumnya.
Hal ini tentunya berpengaruh besar untuk pembangunan di provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Hitung-hitungannya untuk provinsi itu dari yang awalnya hanya 60 miliar akan naik ke 145 miliar,” ungkap Bambang Patijaya. (*)
