Padapada.id, Belitung Timur – Masa penerimaan murid baru menjadi salah satu isu yang paling banyak menyita perhatian masyarakat Belitung Timur belakangan ini. Di tengah berbagai pertanyaan soal biaya pendidikan, kualitas layanan sekolah, hingga keterbatasan fasilitas belajar, persoalan tersebut muncul dalam agenda reses Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Maisinun, di Desa Selingsing, Kecamatan Gantung, Sabtu (16/5/2026).
Tak hanya membahas pendidikan, forum yang digelar legislator Komisi IV DPRD Babel itu juga menyoroti persoalan perlindungan anak dan pembinaan generasi muda. Untuk menjawab berbagai pertanyaan warga, Maisinun menghadirkan perwakilan UPT Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Ketua Komnas Perlindungan Anak (KPA) Bangka Belitung.
Menurut Maisinun, pendidikan menjadi isu yang paling mendesak untuk dibicarakan karena bersinggungan langsung dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Di tengah pelaksanaan penerimaan murid baru, banyak orang tua membutuhkan penjelasan yang utuh mengenai sistem pendidikan yang berlaku, mulai dari mekanisme penerimaan siswa hingga berbagai ketentuan yang diterapkan sekolah.
“Memang sengaja kami menghadirkan narasumber dari Dinas Pendidikan dan Komnas Perlindungan Anak karena saat ini isu yang paling strategis adalah pendidikan, terutama terkait penerimaan murid baru,” kata Maisinun.
Ia mengatakan, keterbatasan anggaran daerah yang terjadi saat ini tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas layanan pendidikan. Karena itu, pemerintah provinsi tetap menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas dalam penyusunan kebijakan dan pengalokasian anggaran.
Menurut dia, proses belajar mengajar di sekolah-sekolah tetap berjalan normal meski sejumlah program mengalami penyesuaian akibat kondisi fiskal daerah. Namun, persoalan sarana dan prasarana pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Kondisi itu, kata Maisinun, juga ditemukan di sejumlah sekolah di Belitung Timur. Salah satunya SMA Negeri 1 Gantung yang masih membutuhkan perhatian terkait fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar.
“Kami dari Komisi IV belum turun langsung ke sekolah tersebut. Dalam waktu dekat kami akan melihat kebutuhan yang ada sehingga bisa diketahui apa saja yang perlu mendapat perhatian,” ujarnya.
Selain pendidikan, forum reses juga menyoroti persoalan perlindungan anak yang dinilai masih menjadi tantangan serius di Belitung Timur. Hingga pertengahan 2026, kasus yang melibatkan anak disebut masih cukup tinggi sehingga membutuhkan keterlibatan banyak pihak dalam upaya pencegahan dan pembinaan.
Bagi Maisinun, perlindungan anak tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah atau lembaga tertentu. Peran keluarga, masyarakat, lingkungan pendidikan, hingga organisasi sosial dan keagamaan dinilai sama pentingnya dalam menciptakan ruang tumbuh yang aman bagi anak.
“Persoalan sosial yang melibatkan anak membutuhkan kerja bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat dan keluarga,” katanya.
Dalam konteks itu, ia mendorong pondok pesantren, yayasan keagamaan, dan lembaga pendidikan berbasis agama di Belitung maupun Belitung Timur untuk memanfaatkan program hibah yang disediakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurutnya, lembaga-lembaga tersebut memiliki peran penting dalam membangun karakter sekaligus memperkuat pembinaan mental generasi muda.
Tahun ini, pemerintah provinsi menyiapkan lima lokus bantuan hibah dengan nilai masing-masing Rp100 juta. Namun hingga pertengahan Mei, jumlah proposal yang masuk untuk pengajuan tahun anggaran 2027 masih terbilang minim.
“Baru dua proposal yang masuk. Karena itu kami berharap kelompok masyarakat maupun yayasan yang memenuhi syarat dapat segera mengajukan usulan sebelum batas waktu berakhir pada akhir Mei,” ujar Maisinun.(*)
