Padapada.id, JAKARTA — Kementerian Pertanian berencana mengundang perusahaan pabrik kelapa sawit dari berbagai daerah untuk membahas anjloknya harga tandan buah segar (TBS) yang dikeluhkan petani. Rencana itu disampaikan setelah menerima audiensi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Bangka Belitung pada Kamis, 4 Juni 2026.
Rombongan DPRD diterima Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Ali Jamil. Dalam pertemuan tersebut, DPRD menyampaikan kondisi harga TBS di Bangka Belitung yang dinilai terus menekan pendapatan petani.
Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya mengatakan Kementerian Pertanian merespons persoalan itu dengan menyiapkan pertemuan bersama pengusaha pabrik kelapa sawit.
“Respons Kementerian Pertanian sangat cepat. Pekan depan Menteri Pertanian berencana mengundang perusahaan pabrik kelapa sawit dari seluruh Indonesia. Aparat penegak hukum juga akan dilibatkan. Kami telah menyampaikan kondisi harga sawit di Bangka Belitung,” kata Didit.
Menurut Didit, pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk memperbaiki harga TBS di tingkat petani.
Selain harga sawit, DPRD juga menyampaikan persoalan tingginya harga pupuk yang masih menjadi beban petani. DPRD meminta penetapan harga TBS mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 yang mengatur mekanisme penetapan harga berdasarkan status kemitraan petani.
“Kami berharap penetapan harga TBS dilakukan sesuai regulasi, sehingga ada mekanisme yang memberikan kepastian bagi petani mitra maupun nonmitra,” ujar Didit.
DPRD Babel juga berencana berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi untuk mengawal pelaksanaan berbagai kesepakatan yang berkaitan dengan tata niaga sawit.
Audiensi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Babel Eddy Iskandar dan Edi Nasapta serta anggota DPRD Babel Elvi Diana dan Me Hoa. (*)
