Padapada.id, PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendesak PT Pertamina segera memulihkan pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bangka Belitung.
Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Srigusjaya menilai kondisi tersebut tak boleh dibiarkan berlarut-larut karena telah mengganggu aktivitas masyarakat, mulai dari pelaku usaha, transportasi, pendidikan, hingga pelayanan publik.
“Saya minta kepada pihak Pertamina supaya masalah ini diselesaikan secepat mungkin dan segera dilaporkan ke pusat. Kalau dibiarkan, korbannya banyak, mulai dari UMKM, pengemudi ojek online, sampai masyarakat umum,” kata Didit, Selasa (14/7/2026).
Menurut Didit, kelangkaan BBM dalam beberapa hari terakhir memicu keresahan warga. Selain antrean kendaraan yang mengular di SPBU, harga BBM eceran melonjak hingga sekitar Rp20 ribu per liter, jauh di atas harga normal.
Sebagai bentuk desakan kepada Pertamina, Didit mengaku telah melakukan panggilan video dengan General Manager Pertamina. Dalam komunikasi itu, ia memperlihatkan secara langsung antrean kendaraan di SPBU sekaligus memperdengarkan keluhan masyarakat yang harus menunggu berjam-jam untuk memperoleh BBM.
“Saya langsung perlihatkan antreannya. Beliau juga mendengar keluhan masyarakat yang sudah menunggu berjam-jam untuk mendapatkan BBM,” ujarnya.
Didit mengatakan dampak kelangkaan BBM kini dirasakan hampir seluruh lapisan masyarakat. Ia mengaku menyaksikan dua sepeda motor mogok di depan rumahnya karena kehabisan bahan bakar. Pemilik kendaraan bahkan terpaksa berjalan kaki mengantar anak ke sekolah lantaran tak berhasil memperoleh BBM.
“Artinya dampak antrean dan kelangkaan BBM ini sudah dirasakan semua sektor. Ada yang tidak bisa bekerja, ada anak yang terlambat bahkan tidak bisa sekolah karena tidak mendapatkan BBM,” katanya.
Ia menegaskan, pemulihan pasokan dan distribusi BBM menjadi tanggung jawab Pertamina sehingga perusahaan itu harus segera mengambil langkah konkret untuk menormalkan kondisi.
Selain itu, Didit meminta evaluasi terhadap sistem pelayanan di SPBU, termasuk mengkaji pemisahan jalur antrean antara kendaraan umum dan pembeli menggunakan jeriken atau pengerit agar distribusi BBM lebih tertib dan tepat sasaran.
“Yang jelas saya minta kondisi ini segera dinormalkan karena yang memiliki kewenangan adalah Pertamina,” ujarnya.
Didit juga menyoroti distribusi BBM subsidi untuk nelayan. Menurut dia, penyalurannya masih perlu dibenahi agar benar-benar diterima kelompok masyarakat yang berhak.(*)
