Padapada.id, PANGKALPINANG — Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Viktor Sihombing menegaskan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas pertambangan ilegal dan penyelundupan timah menjadi perintah yang harus dijalankan di lapangan.
Viktor mengatakan polisi akan menindak siapa pun yang terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal, termasuk aparat yang diduga membekingi praktik tersebut.
“Instruksi Presiden itu jadi perintah bagi kami,” kata Viktor, Jumat, 14 Agustus 2026. Menurut dia, arahan Presiden juga menjadi peringatan agar penanganan pertambangan ilegal di Bangka Belitung terus diperkuat.
Penegakan hukum terhadap tambang ilegal, kata Viktor, telah dilakukan dan akan dilanjutkan. “Belakangan ini kan kita juga baru saja melakukan penegakan hukum. Nah, itu akan terus kita lakukan,” ujarnya.
Namun, Viktor mengatakan penindakan bukan satu-satunya cara menyelesaikan persoalan pertambangan. Pemerintah perlu memastikan aktivitas tambang yang legal dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, Polda Babel akan mengawal rencana pemerintah daerah menerapkan Izin Pertambangan Rakyat atau IPR. Viktor mengatakan para kepala kepolisian resor akan diperintahkan mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Tambang ini harus juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” katanya. “Supaya nanti masyarakat bisa merasakan manfaatnya.”
Viktor juga menegaskan tidak akan memberikan perlakuan berbeda terhadap pihak yang terlibat dalam tambang ilegal maupun penyelundupan. Status sebagai aparat penegak hukum, kata dia, bukan alasan untuk lolos dari penindakan.
“Siapa pun yang menjadi pelaku akan kita tindak,” ujarnya.
Pernyataan Viktor disampaikan setelah Presiden Prabowo menyoroti maraknya pertambangan ilegal dalam pidato kenegaraan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Prabowo meminta praktik tambang ilegal dibersihkan dan aparat yang terlibat atau membiarkannya ditindak tegas. Ia juga menyinggung penyelundupan timah di Bangka Belitung.
Dalam pidatonya di hadapan anggota MPR, DPR, DPD, serta pimpinan lembaga tinggi negara, Prabowo menyebut terdapat sekitar 1.000 tambang ilegal di berbagai daerah. Ia mempertanyakan fungsi pengawasan dan meminta Panglima TNI serta Kapolri menindak aparat yang terlibat maupun membiarkan praktik tersebut.
Presiden juga menekankan pentingnya keberanian pemimpin dalam menegakkan disiplin di internal aparat. (*)
