Padapada.id, BANGKA – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan kerja sama pengembangan logam tanah jarang (LTJ) sebatas transaksi dagang. Menurut dia, baik tawaran dari China maupun permintaan Amerika Serikat atas mineral strategis Indonesia hanya akan menguntungkan jika disertai transfer teknologi.
Pernyataan itu disampaikan Bambang Patijaya saat menjadi pembicara dalam seminar Logam Tanah Jarang dan Mineral Strategis Lainnya: Potensi, Regulasi, Ekstraksi, dan Teknologi Hilirisasi Menuju Industri Mineral Bernilai Tambah dan Berkelanjutan di Universitas Bangka Belitung, Kamis, 23 Juli 2026.
Legislator Senayan dari Daerah Pemilihan Bangka Belitung ini, menyinggung permintaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang pada Februari lalu menginginkan akses terhadap logam tanah jarang Indonesia. Menurut dia, Indonesia tak seharusnya hanya menjadi pemasok bahan baku atau mineral strategis bagi negara lain.
“Teknologinya mana? Kalau mereka tidak kasih teknologi, tidak ada guna juga,” kata Bambang Patijaya.
Ia bahkan mempertanyakan apakah teknologi pengolahan logam tanah jarang yang dimiliki Amerika Serikat saat ini masih menjadi yang paling mutakhir dibanding negara lain.
Di sisi lain, Bambang Patijaya mengingatkan pemerintah agar tidak mudah percaya terhadap tawaran kerja sama teknologi dari China. Menurut dia, Beijing sangat protektif terhadap penguasaan teknologi logam tanah jarang karena berkaitan dengan kepentingan strategis dan keamanan nasional.
“Kalau kita mau pakai teknologi China, kita ini dibohongi terus. Mereka akan buying time, tidak mungkin dikasih karena ini terkait kebijakan keamanan negara mereka,” ujarnya.
Bambang Patijaya menilai Indonesia harus menjadikan penguasaan teknologi sebagai syarat utama dalam setiap kerja sama internasional di sektor logam tanah jarang. Tanpa alih teknologi, hilirisasi hanya akan menghasilkan ketergantungan baru.
Selain itu, Bambang Patijaya juga mengingatkan pemerintah agar tidak keliru memilih teknologi pengolahan. Kesalahan sejak awal, kata dia, akan membuat industri nasional kehilangan daya saing sekaligus menanggung biaya produksi yang lebih mahal selama bertahun-tahun.
“Tolong jangan jadi proyek. Saya terbuka, jangan seperti kasus Ausmelt,” ujarnya.
Ia mencontohkan penggunaan teknologi Ausmelt yang membuat biaya peleburan timah mencapai sekitar US$ 2.300–3.500 per ton. Angka itu, menurut dia, jauh di atas biaya peleburan menggunakan electric furnace yang hanya berkisar US$ 1.100–1.300 per ton.
“Keputusan yang salah dalam teknologi akan membebani kita selamanya,” kata dia.
Bambang Patijaya mengapresiasi langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mulai mendorong hilirisasi logam tanah jarang melalui pembentukan Badan Industri Mineral dan penguatan peran PERMINAS. Namun, ia mengingatkan seluruh kebijakan harus bertumpu pada data cadangan yang telah tervalidasi agar tidak memicu keputusan investasi yang keliru.(*)
