Padapada.id, Jakarta – Di tengah ketidakpastian geopolitik yang masih membayangi pasar energi dunia, sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda yang memberi harapan. Produksi memang belum mencapai target yang dipatok pemerintah, tetapi laju capaian pada awal tahun dinilai cukup untuk menjaga optimisme.
Pandangan itu disampaikan Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya saat membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala SKK Migas Djoko Siswanto dan perwakilan 10 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Rabu, 3 Juni 2026.
Dikatakannya, realisasi lifting migas pada triwulan pertama 2026 mencapai sekitar 1,524 juta barel setara minyak per hari (BOEPD). Angka tersebut terdiri atas produksi minyak bumi sebesar 495.589 barel per hari, kondensat sekitar 150 ribu barel per hari, NGL sebesar 21.591 barel per hari, serta gas terproses yang dikonversi setara sekitar 444 ribu barel per hari.
Jika dilihat secara khusus, produksi minyak bumi memang masih berada di bawah target lifting yang ditetapkan dalam APBN 2026 sebesar 610 ribu barel per hari. Namun, bagi DPR, capaian pada tiga bulan pertama tahun ini masih berada dalam koridor yang memungkinkan target tahunan dikejar melalui tambahan produksi dari sejumlah proyek yang akan mulai beroperasi.
“Capaian produksi minyak bumi pada triwulan I tahun 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik dan memberikan optimisme di tengah dinamika geopolitik global yang masih berfluktuasi serta berbagai kendala teknis yang dihadapi di lapangan,” ujar Bambang Patijaya, dikutip dari ruangenergi.com, Rabu, 3 Juni 2026.
Optimisme tersebut tidak muncul tanpa alasan. Dalam peta pengembangan hulu migas nasional, sejumlah proyek strategis dijadwalkan mulai memberikan kontribusi tambahan produksi sepanjang 2026 hingga 2027.
Tambahan produksi kondensat diproyeksikan berasal dari proyek PHE ONWJ sebesar 2.996 barel per hari dan JOB Pertamina Medco E&P Tomori Sulawesi Tengah sebesar 2.800 barel per hari. Sementara itu, Pertamina Hulu Rokan tengah mempercepat pengembangan sumur di wilayah Sidingin dan Minas yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung produksi minyak nasional.
Kontribusi juga diharapkan datang dari pengembangan Lapangan Puspasari di Jambi yang dikelola Pertamina EP, serta peningkatan produksi sejumlah lapangan yang dioperasikan Energi Mega Persada dengan tambahan sekitar 1.449 barel minyak per hari.
Bagi DPR, tantangan sektor hulu migas saat ini tidak lagi sekadar mempertahankan produksi, melainkan bagaimana mempercepat pengembangan lapangan baru untuk mengimbangi tren penurunan alamiah (natural decline) yang terus terjadi di banyak lapangan tua Indonesia.
Karena itu, Bambang Patijaya menegaskan bahwa pencapaian target lifting nasional hanya bisa diwujudkan melalui kerja bersama antara pemerintah, SKK Migas, dan para kontraktor migas.
“Untuk menjaga stabilitas lifting migas dan mendukung pencapaian target produksi, dibutuhkan kolaborasi yang kuat serta percepatan berbagai program pengembangan lapangan dan peningkatan produksi,” politisi Senayan asal Dapil Bangka Belitung, ini.
Selain mengevaluasi capaian produksi, Komisi XII juga memanfaatkan forum tersebut untuk menggali gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi sektor hulu migas nasional. DPR meminta penjelasan rinci mengenai realisasi lifting minyak dan penyaluran gas bumi sepanjang 2026, sekaligus proyeksi produksi pada 2027.
Perhatian DPR juga tertuju pada pengelolaan sumur masyarakat yang selama beberapa tahun terakhir menjadi salah satu isu krusial dalam tata kelola migas nasional. Legislator ingin mengetahui perkembangan skema kerja sama pengelolaan sumur tersebut dengan badan usaha agar dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan aspek keselamatan maupun kepatuhan regulasi.
Di sisi lain, isu cost recovery kembali menjadi sorotan. Komisi XII meminta penjelasan mengenai proyeksi cost recovery dalam RAPBN 2027, rata-rata biaya produksi migas, hingga mekanisme perhitungan apabila terjadi kondisi over lifting maupun under lifting yang berpotensi memengaruhi penerimaan negara.
Rapat yang dihadiri anggota Komisi XII dari delapan fraksi itu berlangsung dalam suasana konstruktif. Bagi DPR, diskusi mengenai angka produksi semata tidak cukup. Yang lebih penting adalah memastikan seluruh program pengembangan lapangan berjalan sesuai jadwal sehingga target peningkatan produksi migas nasional tidak berhenti sebagai proyeksi di atas kertas.
“Kami ingin memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi riil sektor hulu migas saat ini dan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan produksi nasional ke depan,” tegas Bambang Patijaya.
Pernyataan itu sekaligus mencerminkan tantangan yang tengah dihadapi Indonesia, yakni menjaga produksi migas tetap bertumbuh di tengah lapangan yang menua, kebutuhan energi yang terus meningkat, dan ambisi pemerintah mewujudkan ketahanan serta kemandirian energi nasional. (*)
